kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Drs. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. 03. Rasuna Said Kav. 409272/2021 DS:1100-3100-6380-7294 Klasifikasi Rincian Output 5 1585. OT. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Wamenkumham) Eddy O. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2018/NO. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non. Pd NIP. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan. H. OT. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan : [email protected] Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia. S. Minggu ini 9104. Tentang Kemenkumham RI. PENGUMUMAN UU PPSK. Tahun. pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 10 (sepuluh) hak dasar. 605, 2011 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. E. Tujuan Tujuan Penyusunan Pedoman Pendaftaran Penjamin dan Penanggung Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Profil. 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 5. HH-05. HH-23. pelayanan kesehatan; dan f. Hubungi kami melalui Facebook fb. H. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. gr. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip yangperaturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomo r 41 tahu n 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak a sasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia , menimbang : a. 01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Kementerian Hukum dan Hak Asas. Republik Indonesia. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Beranda. X-6 Kuningan Jakarta Selatan. Hiariej, terkait Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran. 01. id. 48 Kb) Link Imigrasi. 1311, peraturan. HR. 06. HH-01. 19680304 199103 1 001. Drs. Kementerian Keuangan. id: 10 Hlm. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 402/DJU/HM. Formasi CPNS 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diumumkan melalui unggahan Instagram @kemenkumhamri. PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. H. UM. Indonesia. Profil Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. , M. GR. Beranda. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. H. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. METADATA PERATURAN. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173); 8. comdan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh unit eselon I, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan, termasuk Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis. Download: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 PDF. UM. 04. 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 03. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. 02. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, 12940 Telepon / Faksimili : (021) 57905619 Laman: Nomor: HKI. p. Pd NIP. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) pada hari ini mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor: pph-207. 11. 1752, peraturan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL NOMOR : PHN-53. Jenis. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. HH-04. 10. 07 Desember 2015 Tanggal Berlaku. 4. 01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 11. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. Rasuna Said Kav. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Nomor. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 T. HH-01. bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan. Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan. Baik negara maupun perusahaan memiliki peran yang harus dilaksanakan dalam memastikan bahwa para korban pelanggaran HAM terkait dengan bisnis memiliki akses ke pemulihan yang efektif. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. R. Kementerian Hukum dan HAM . Bahasa Indonesia. 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940. 01. Latar BelakangAHU ONLINE adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1,00 3. Unduh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam format PDF. 02. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Profil. Bentuk. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hit enter to search or ESC to close . id : 10 Hlm. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 :. 01. Kepala Kantor Wilayah. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan. 19671217 199103 1 002. 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011 adalah Kegiatan Kompedium Hukum. Situs web Kementerian Hukum dan HAM dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Penyelenggara administrasi pemerintahan dalam bidang hukum umum, permasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia. Meurah Budiman, S. MULYANA Republik Indonesia Nomor 5409); 4. juknis. 6-7 Kuningan,. Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Pimpinan Unit Utama;. NIP. go. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. H. 02 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan perhitungan masa menjalani pidana narapidana dan anak direktur jenderal pemasyarakatan kementerian. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. bahwa sejalan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. H. Beranda. hh-41. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa “rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. 01 tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di lapas, rutan, bapas, lpka dan lpas direktur jenderal. 06. Tahun. Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajak seluruh jajaran di kantor wilayah (kanwil) untuk… Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari IniKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. Jenis. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; 3. 19671217 199103 1 002. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. HR. 2125, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan RI. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum. Si. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 186 -2-Mengingat : 1. TAHUN 2023 . KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 07. Rasuna Said Kav. H. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan. Lihat koneksi bersama Anda. Ratings (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. P eraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. 06. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan berkelas dunia serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang. Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan. bala i har ta peningg a lan. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. Pelindungan Obat-obatan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Indonesia. 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan. H NIP. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 02. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia. Lokasi. Tempat Penetapan. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu danKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, guna tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. , S. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Unit Pusat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. go. (Wamenkumham) Eddy O. OT. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Beranda. bahwa untuk mewujudkan nilai profesional, akuntabel,PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 252); 9. Indonesia. H. 5.